TENTANG KETEPATAN SELEKSI SATUAN KERJA DAN KLASIFIKASI PERKARA PADA APLIKASI e-COURT Guna menghindari penolakan berkas perkara pada tahap verifikasi administrasi (screening) akibat kesalahan memilih Satuan Kerja (Satker) tujuan pada aplikasi e-Court, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar menyampaikan panduan…
Berdasarkan Surat Keputusan PP IKAHI Nomor: 04 dan Surat Pengantar Nomor: 067 tertanggal 13 Mei 2026, diberitahukan mengenai penyesuaian besaran serta mekanisme pembayaran iuran Anggota IKAHI dan Badan Pengelola Dana Sosial Hakim (BPDSH) yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2026.…
Menindaklanjuti Surat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor: 525 tanggal 20 April 2026 dan Pengumuman Ketua Muda Pembinaan MA RI Nomor: 14, diberitahukan kepada Hakim di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara untuk berpartisipasi dalam “Silk…
Menindaklanjuti SE Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2026, Sekretaris Mahkamah Agung RI menerbitkan Surat Edaran Nomor 4 Tahun 2026 tertanggal 8 April 2026 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Hakim dan Aparatur Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di Bawahnya dalam Rangka…
Berdasarkan Surat Imbauan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1564 tanggal 30 Maret 2026, disampaikan penegasan dan imbauan kepada seluruh aparatur peradilan serta masyarakat pengguna layanan pengadilan: Poin-Poin Penegasan Kanal Pelaporan Pelanggaran (SIWAS) Setiap dugaan pelanggaran atau penipuan yang…